Batola Kembali Raih Opini WDP

MARABAHAN - Upaya Pemerintah Kabupaten Barito Kuala (Pemkab Batola) untuk meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) laporan penarikan keuangan daerah dari BPK RI Perwakilan Kalsel tahun 2013 ini kembali belum terealisasi, karena sama seperti tahun 2012 lalu meraih opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Predikat itu diperoleh berdasarkan laporan hasil pemantauan dan pemeriksaan (LHP) keuangan serta aset yang diserahkan Kepala BPK RI Perwakilan Kalsel, Suyatna kepada Ketua DPRD Batola H Husain Ahmad dan Wakil Bupati Batola H Ma'mun Kaderi di Kantor BPK RI Perwakilan Kalsel di Banjarbaru, Senin (10/06).

Suyatna mengutarakan,Batola akan meraih opini WTP kecuali permasalahan penyertaan modal pada PDAM, PD Aneka Usaha Selidah, BPD Kalsel, BPR Alalak, serta masalah aset tetap dilakukan penertiban dan pembenalian terlebih dahulu.

Suyatna yang didampmgi Kepala Sub Auditorat I dan II Kalsel Subekti dan Saiful Bahri menyarankan terhadap aset-aset dari tahun 2006 ke bawah yang sulit diketahui hendaknya dilakukan penelusuran. Namun demikian, katanya, jika memang tetap tidak menemukan jalan penyelesaian bisa saja dilakukan urun rembug untuk dilakukan proses penghapusan sepanjang memenuhi ketentuan serta mendapat persetujuan dari DPRD.

Kepala BPK RI Perwakilan Kalsel itu bahkan menawarkan, pihaknya siap membuka diri jika menang dibutuhkan untuk audensi atau berkonsultasi.

Pada kesempatan itu, Suyatna juga mengingatkan agar pelanggaran yang tejadi jangan sampai berulang-ulang dan basil LHP yang diterima dilakukan penindaklanjutan selambat-lambatnya 60 hari.

Ketua DPRD Batola, H Husain Ahmad menyampaikan terima kasih atas penilaian yang dilakukan BPK RI Perwakilan Kalsel sekalipun hasilnya tetap pada posisi WDP.

Husain menilai pemeriksaan yang dilakukan BPK banyak memberi manfaat setidaknya Batola mendapat bimbingan dalam hal pengelolaan keuangan maupun aset sesuai ketentuan yang baik.

Menyinggung adanya kesediaan BPK yang membuka diri terhadap konsultasi dan audensi, Husain menyambut gembira dan insya Allah akan memanfaatkan kesempatan yang diberikan terkait upaya-upaya penyampaian dan perbaikan.

Dia mengakui permasalahan aset yang kebanyakan berasal dari bawaan sebelumnya itu memang agak sulit, namun pihaknya tetap berusaha melakukan penyempurnaan serta terus meminta petunjuk BPK RI.

"Sesuai arahan hasil temuan itu selambatnya 60 hari harus ditindak-lanjuti, kami insya Allah akan upayakan perbaikan dan penyempurnaan," katanya.

Hal senada disampaikan Wakil Bupati Batola, H Ma'mun Kaderi yang menyatakan predikat opini WDP dari BPK RI yang diperoleh Batola dua tahun berturut-turut ini merupakan cambuk untuk terus ditingkatkan.

Lebih-lebih saat ini, lanjut Ma'muil, Pemkab Batola memiliki tekad untuk terus menciptakan pemerintah yang bersih serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).(ETI)

(Sumber: Mata Banua edisi Rabu, 12 Juni 2013)

Share