Situs Resmi Pemerintah Provinsi Kalsel

Pembangunan Sektor Perikanan dan Kelautan.

Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pilihan Perikanan dan Kelautan adalah :
1) Program Pengembangan Ketahanan Pangan.
2) Program Pengembangan Minabisnis.
3) Program Peningkatan Keterampilan dan Kewirausahan Masyarakat Perikanan dan Kelautan.
4) Program Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Perikanan.
5) Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan dan Kelautan.
6) Program pengembangan penyusunan perencanaan pembangunan dan data statistik perikanan dan kelautan.

Keenam program tersebut di atas pada dasarnya diarahkan untuk peningkatan dan pengembangan produksi dan produktifitas usaha perikanan yang bermutu dan berdaya saing tinggi dalam rangka peningkatan kesejahteraan nelayan dan pembudidaya ikan.

Adapun tujuan dan sasaran dari pelaksanaan Urusan Pilihan – Perikanan dan Kelautan, dapat diuraikan sebagai berikut :

- Tujuan

• Meningkatkan pendapatan dan taraf hidup nelayan, pembudidaya ikan, serta pelaku usaha perikanan dan kelautan lainnya;
• Meningkatkan kontribusi sektor perikanan dan kelautan dalam perekonomian daerah;
• Mengembangkan sistem minabisnis yang kompetitif dan profesional;
• Mewujudkan masyarakat perikanan yang berkualitas

- Sasaran

Penetapan sasaran pelaksanaan program dan kegiatan pada urusan pilihan –perikanan dan Kelautan yang dilaksanakan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2008 didasarkan pada penetapan sasaran pada RENSTRA Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2006 – 2010.

I. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Tingkat pencapaian Standar Pelayanan Minimal pada Urusan Pilihan – Perikanan dan Kelautan tahun 2008 berdasarkan sasaran yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

1) Produksi perikanan budidaya.
Selama tahun 2008 pencapaian produksi perikanan budidaya di Kalimantan Selatan tahun 2008 terhadap sasaran RENSTRA tahun 2008 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

*) angka sementara

Dari Tabel di atas terlihat bahwa angka realisasi pencapaian sementara dari total keseluruhan produksi perikanan budidaya pada tahun 2008 lebih besar 114,27 % dari target sasaran yang ditetapkan dalam RENSTRA.  Dari komponen kegiatan perikanan budidaya tersebut, kegiatan perikanan budidaya yang memenuhi target adalah budidaya tambak, kolam, budidaya ikan di sawah, budidaya jaring apung, dan budidaya laut.  Sedangkan budidaya ikan di karam-ba masih di bawah target yang ditetapkan.

2) Produksi perikanan tangkap
Berikut disajikan perbandingan data produksi perikanan tangkap Kalimantan Selatan tahun 2008 terhadap sasaran 2008 (sesuai RENSTRA 2006 – 2010) pada  tabel berikut :

 *) angka sementara

Pada tahun 2008 angka total sementara produksi perikanan tangkap belum memenuhi target yang ditetapkan, yaitu baru mencapai 89,99 %.  Namun demikian, produksi sementara penangkapan ikan di perairan umum telah melampaui target, yaitu 55.639,0 ton atau 15,11% lebih besar dari target yang ditetapkan.

3) Pengolahan hasil perikanan
Untuk tahun 2008, salah satu sasaran pengembangan usaha pengolahan hasil perikanan adalah Pembinaan dan pengawasan mutu hasil perikanan.  Di Kalimantan Selatan ada 10 Unit Pengolahan Ikan, namun sampai tahun 2008 ini yang masih aktif  hanya 6 buah saja, hal ini karena berbagai persyaratan ekspor dari Uni Eropa yang tidak mampu mereka laksanakan.

Perusahaan yang masih aktif tersebut adalah :
a. PT. Karimata Timur ( di Kab. Tanah Laut )
b. PT. Borneo Surya Abadi ( Kab.Tanah Laut )
c. PT. Suri Tani Pemuka ( Kab. Tanah Laut )
d. PT. Ebi Mas Besar ( Kab. Tanah Laut )
e. PT. Wirontono Baru ( Kota Banjarmasin )
f. PT. Misaja Mitra ( Kab. Kotabaru )

Monitoring dan Pembinaan Produk dilaksanakan secara priodik dengan jadwal yang telah ditetapkan, meliputi :
- Kebersihan ruang pengolahan
- Penggunaan bahan pembantu
- Keadaan mutu bahan baku
- Alur proses pengolahan
- Teknik pengepakan
- Teknik penyimpanan produk akhir

Pengawasan Mutu secara laboratoris dilakukan antara lain :
- Pengambilan contoh untuk diuji yang meliputi : air untuk pengolahan, es sebagai media                   pendingin,  swabbing peralatan dll
- Hasil uji contoh yang telah diambil, akan dikirim ke perusahaan unit pengolahan yang bersangkutan untuk dijadikan bahan evaluasi dalam melaksanakan kegiatan pengolahan selanjutnya
Perkembangan Pengawas Mutu Hasil Perikanan Tahun 2008, sebagaimana tabel dibawah ini :

4) Pemasaran hasil perikanan
Pemasaran hasil perikanan ditujukan untuk konsumsi lokal, antar pulau, dan ekspor.   Untuk konsumsi lokal, kebutuhan ikan masyarakat Kalimantan Selatan pada tahun 2008 mencapai 36,3 kg/kapita atau 17,5 % lebih kecil dari sasaran RENSTRA yang telah ditetapkan yaitu 44,00 kg/kapita. Perbandingan data Konsumsi/Kapita, Ekspor dan Antar Pulau Kalimantan Selatan tahun 2008 terhadap sasaran tahun 2008 sebagaimana tabel berikut :

Ket   : *) Data Sementara s/d Desember 2008    

Sementara itu untuk pemasaran hasil perikanan antar pulau, pada tahun 2008 untuk sementara belum memenuhi target yang ditetapkan. Untuk volume, dari target sebesar 19.529 ton telah tercapai angka sementara sebesar 19.201,8 ton atau 98,32 % lebih rendah dari target yang ditetapkan.  Sejalan dengan menurunnya volume ekspor, maka nilai ekspor juga mengalami penurunan.
Alokasi dan realisasi anggaran pembangunan perikanan dan kelautan Kalimantan Selatan TA. 2008 yang dilaksanakan melalui anggaran APBD maupun APBN dapat dilihat pada tabel  berikut :

Berdasarkan Tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase pencapaian rencana kegiatan tersebut tidak seluruhnya dapat diwujudkan atau dengan kata lain realisasi fisik pencapaian hanya 90,91 %, terutama pada indikator keluaran, hasil, manfaat dan dampak sedangkan realisasi keuangan secara keseluruhan telah tercapai dengan persentase 84,13 %.  
Satker (03) kegiatan yang tidak terealisasi :
a. Stimulan Sarana Penangkapan Ikan (Kasko kapal 5 GT 4 unit dan Mesin Kapal 4 unit ) dengan barang :
- kasko kapal 5 GT 4 unit
- Mesin kapal 4 unit
- Perahu 2 unit
- Bagan penagkap ikan 1 paket
b. Pengadaan perahu bagian (perahu 2 unit dan Bagan Penangkap Ikan 1 paket)
c. Monev dan Pembinaan penerima paket
Kegiatan yang tidak terealisasi diakibatkan oleh :
Pengadaan sulit direalisasikan karena harga yang direncanakan tidak sesuai dengan harga barang saat ini. Tindak lanjut yang dilakukan yaitu sisa anggaran pembangunan disetor ke kas negara
Dalam rangka pelaksanaan  URUSAN WAJIB yang  dilaksanakan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2008 adalah bidang yang mencakup pengelolaan LINGKUNGAN HIDUP ekosistem/lingkungan sumberdaya perikanan dan kelautan.
Berdasarkan RENSTRA Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2006 – 2010, program yang berkaitan dengan penyelenggaraan Urusan Wajib ini adalah Program Perlindungan dan Pengawasan Sumberdaya Perikanan dan Kelautan.
Berikut dijelaskan mengenai tujuan, sasaran, kegiatan pokok, serta anggaran pada pelaksanaan Program Perlindungan dan Pengawasan Sumberdaya Perikanan dan Kelautan :

A. Tujuan

Program Perlindungan dan Pengawasan Sumberdaya Perikanan dan Kelautan mempunyai tujuan untuk meningkatkan upaya pengawasan dan perlindungan ekosistem/lingkungan sumberdaya perikanan dan kelautan agar lestari dan berkelanjutan dengan melibatkan peranserta masyarakat.

B. Sasaran

Sasaran pelaksanaan Program Perlindungan dan Pengawasan Sumberdaya Perikanan dan Kelautan pada tahun 2008, yaitu :
a) Meningkatkan pengawasan ketertiban dan ketaatan dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya perikanan dan kelautan.
b) Meningkatkan tata pemanfaatan dan perlindungan sumberdaya perikanan dan kelautan.
c) Meningkatkan apresiasi dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan pengawasan sumberdaya perikanan dan kelautan

C. Kegiatan Pokok Program

Adapun kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam rangka mendukung Program Perlindungan dan Pengawasan Sumberdaya Perikanan dan Kelautan adalah :

1. Peningkatan pengawasan ketertiban dan ketaatan dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya perikanan dan kelautan, melalui pengembangan sistem pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan dan perikanan, berupa :
a) Peningkatan sarana prasarana pengawasan.
b) Peningkatan pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan dalam rangka penertiban kasus illegal fishing di perairan laut dan perairan umum.
c) Penataan dan penegakan hukum.

2. Peningkatan tata pemanfaatan dan perlindungan sumberdaya perikanan dan kelautan, melalui pengelolaan sumberdaya ikan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan, berupa :
a) Restocking sumberdaya ikan sebagai upaya merehabilitasi dan merevitalisasi plasma nutfah sumberdaya,
b) Pengembangan reservaat dan Daerah Perlindungan Laut sebagai daerah konservasi sumberdaya ikan.
c) Perencanaan penataan ruang laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil.
d) Pendayagunaan, pengembangan dan pengelolaan terpadu wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil.
e) Peningkatan mitigasi lingkungan di kawasan ekosistem sumberdaya perikanan dan kelautan, berupa transplantasi terumbu karang, pengelolaan Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD), dan penanaman magrove di lahan kritis.

3. Peningkatan apresiasi dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan pengawasan sumberdaya perikanan dan kelautan, melalui :
a) Pembentukan, penggerakkan, dan pembinaan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS), dan kelompok masyarakat pemerhati mangrove.
b) Pengembangan program mitra bahari yang melibatkan kerjasama dengan perguruan tinggi dalam pengelolaan sumberdaya perikanan.

Pelaksanaan Program Perlindungan dan Pengawasan Sumberdaya Perikanan dan Kelautan yang merupakan URUSAN WAJIB yang dilaksanakan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2008, maka realisasi pelaksanaan program dan kegiatan sebagai indikator kinerja yang dicapai adalah sebagai berikut :

A. Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Perikanan

1. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dibidang Perikanan
Sasaran dari kegiatan ini adalah pelaku usaha perikanan khusus bidang usaha penangkapan (nelayan dan pemilik kapal perikanan), tercapainya kondisi pengelolaan SDI yang lestari dan berkelanjutan, meminimalkan tindakan IUU Fishing.  Kegiatan ini dilaksanakan di Kabupaten Tapin dengan jumlah peserta 40 orangyang berasal dari petugas pengawasan Dinas perikanan se Kalimantan Selatan dan dari instansi terkait.   Hasil sosialisasi membahas masalah jalur penangkapan yang berlaku dan sanksi yang didapat apabila melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan bidang perikanan maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan Undang-Undang No.31 Tahun 2004 tentang perikanan.

2. Peningkatan Kemampuan Selam Bagi Tenaga Pengawas
Tujuan meningkatkan kemapuan menyelam bagi petugas pengawas perikanan, sehingga lebih mahir dan terampil dalam aktivitas penyelaman.  Kegiatan telah dilaksanakan di kolam renang Banjarbaru dan di Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta.

3. Pengawasan Rutin/Berkala/Patroli Bersama
Selama tahun 2008 kasus illegal fishing yang berhasil dijumpai di lapangan saat pelaksanaan kegiatan razia terpadu adalah sebanyak 43 kasus yang melakukan pelanggaran tindak pidana bidang perikanan baik di perairan umum maupun perairan perairan laut.  Kegiatan ini telah dilaksanakan sebanyak 9 kali di Kabupaten/Kota Kalimantan Selatan yaitu Kabupaten Tapin, HSS, HSU, HST, Tanah Laut, Tanah Bumbu, Kotabaru, Barito Kuala dan Banjar. Jika dibandingkan dengan jumlah total kasus pelanggaran pada tahun 2007 yang berjumlah 26, maka pada pada tahun 2008 mengalami peningkatan kasus pelanggaran sebesar 65,38 % atau 17 kasus lebih banyak dibanding tahun 2007.

4. Penanganan Konflik Nelayan
Tujuannya adalah memfasilitasi nelayan yang bermasalah (bertikai) dan Peningkatan jumlah pelanggaran ini, terutama di perairan umum ini, mencari titik temu (jalan/solusi) untuk menuju kedamaian antara nelayan yang bertikai.  Kegiatan dilaksanakan di Kabupaten Tanah Laut yang melibatkan petugas pengawasan dari dinas terkait Kabupaten/Kota, kepolisian setempat dan nelayan/pelaku usaha perikanan yang bertikai (nelayan andon Jawa Timur dengan nelayan lokal) dan dari unsur ulama setempat dengan sasaran pada nelayan/pelaku usaha perikanan yang terjadi konflik agar terjadi kesepakatan yang disetujui bersama sehingga terciptalah kedamaian, keamanan dan ketenangan untuk yang melakukan kegiatan usaha perikanan.

B. Penataan dan Penegakan Hukum

1. Penyidikan dan Pemberkasan Perkara
Tujuan dari kegiatan ini adalah melestarikan sumberdaya perikanan agar tercapainya kondisi pengelolaan sumberdaya ikan yang lestari dan berkelanjutan, meminimalkan illegal fishing dan memfasilitasi penyidikan dan pemberkasan perkara tindak pidana perikanan.  Dari 40 orang yang melakukan pelanggaran tindak pidana bidang perikanan baik di perairan umum maupun laut baru dilakukan penyidikan dan pemberkasan perkara sebanyak 14 orang dari dana APBN tahun 2008 yaitu :
a) Kabupaten Barito Kuala 1  kasus
b) Kabupaten Tapin 3 kasus
c) Kabupaten HST 2 kasus
d) Kota banjarmasin (polair) 8 kasus dan 2 orang dari dana APBD 2008 di  Kabupaten HSU 2 kasus

2. Penanganan Barang Bukti
Kegiatan ini telah dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan penyidikan dan pemberkasan perkara, dari 16 kasus yang diatasi sebanyak 10 kasus untuk penanganan barang bukti tersangka.
Namun demikian, apapun kondisinya, kedepan masih perlu adanya peningkatan razia terpadu di lapangan yang dibarengi dengan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya perikanan yang lestari dan bertanggung jawab.  Sehingga diharapkan walaupun razia yang dilaksanakan semakin banyak akan dibarengi dengan penurunan kasus pelanggaran yang terjadi di lapangan.  Hal ini karena diharapkan timbulnya peningkatan kesadaran dan rasa memiliki masyarakat terhadap pelestarian sumberdaya perikanan di Kalimantan Selatan.  

3. Rehabilitasi sumberdaya perikanan dan kelautan kritis
Untuk rehabilitasi sumberdaya perikanan dan kelautan kritis di Kalimantan Selatan pada tahun 2008 telah dilakukan kegiatan berupa :
a) Penanaman magrove sebanyak 20.000 batang
b) Dengan dilaksanakannya kegiatan tersebut diharapkan luasan lahan hutan mangrove kritis di Kalimantan Selatan dapat berkurang  3,76 Ha.  Dari data yang tersedia, tercatat dari 92.085 Ha hutan mangrove di Kalimantan Selatan,  + 30 % (27.625,5 Ha) diantaranya dalam kondisi kritis. Kondisi tersebut bukan tidak mungkin akan terus bertambah sejalan dengan peningkatan pemanfaatan wilayah hutan mangrove untuk kegiatan masyarakat. Untuk itu, kedepan, selain akan terus dilaksanakan kegiatan penanaman mangrove di lahan kritis, juga dibarengi dengan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat terhadap pengelolaan sumberdaya hutan mangrove yang lestari dan bertanggung jawab. Adapun Jenis-jenis mangrove yang terdapat di Kalimantan Selatan adalah : Avicenia sp, Soneratia sp, Bulguiera sp, dll.  Sementara itu, data luasan hutan mangrove di Kalimantan Selatan adalah sebagai berikut :
Luasan hutan mangrove di Kalimantan Selatan

 4. Keterlibatan  masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya perikanan dan kelautan.
Dalam upaya untuk optimalisasi pengelolaan sumberdaya perikanan dan kelautan di Kalimantan Selatan, terutama dalam hal pengawasan dan perlindungan sumberdaya perikanan dan kelautan, Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Kalimantan Selatan telah melibatkan peran aktif masyarakat di dalam pengelolaannya.  Untuk hal tersebut maka dibentuk Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) di perairan umum dan di perairan laut maupun kelompok masyarakat pelestari mangrove yang tersebar di seluruh wilayah Kalimantan Selatan.

 Kedepan akan terus dikembangkan POKMASWAS dan kelompok pelestari mangrove ini melalui penggerakan, pembentukan, dan pembinaan masyarakat pengawas sumberdaya perikanan dan kelautan Kalimantan Selatan.

5. Penataan pengelolaan sumberdaya pesisir, laut, pulau-pulau kecil dan perairan umum
Dapat dinformasikan bahwa Kalimantan Selatan memiliki 48 buah pulau bernama (di luar Pulau Laut), 42 buah pulau tidak bernama, dan 4 buah delta.Pulau Laut adalah pulau yang terbesar dari gugusan pulau-pulau kecil dengan panjang garis pantai 480 Km. Di kawasan pulau-pulau kecil tersebut terdapat berbagai sumberdaya yang dapat dikembangkan dalam rangka meningkatkan pemberdayaan masyarakat yang ada disekitarnya dengan tetap memperhatikan kelestariannya.
Dalam rangka penataan kawasan konservasi wilayah perairan laut telah dilaksanakan kegiatan KKLD dan Daerah Perlindungan Laut (DPL) di Kabupaten Tanah bumbu dan Kotabaru.  Dengan melibatkan masyarakat sekitar wilayah konservasi tersebut, diharapkan akan timbul rasa memiliki dan menjaga kelestarian plasma nutfah biota laut yang ada didalamnya.

II. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan disini akan diuraikan berdasarkan pencapaian sasaran RENSTRA Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2006 – 2010, sebagai berikut :

1. Produksi perikanan budidaya
Selama tahun 2008 pencapaian produksi perikanan budidaya di Kalimantan Selatan adalah sebagai berikut :

Ket   : *) Data Sementara s/d Desember 2008   

Dari Tabel 6 di atas terlihat bahwa angka realisasi pencapaian sementara dari total keseluruhan produksi perikanan budidaya pada tahun 2008 lebih besar 114,27 % dari target sasaran yang ditetapkan dalam RENSTRA.  Dari komponen kegiatan perikanan budidaya tersebut, kegiatan perikanan budidaya yang memenuhi target adalah budidaya tambak, kolam, budidaya ikan di sawah, budidaya jaring apung, dan budidaya laut.  Sedangkan budidaya ikan di karamba masih di bawah target yang ditetapkan.

2. Produksi perikanan tangkap
Berikut disajikan perbandingan data produksi perikanan tangkap Kalimantan Selatan tahun 2008 terhadap sasaran 2008 (sesuai RENSTRA 2006 – 2010) pada  tabel  berikut:

 Ket   : *) Data Sementara s/d Desember 2008    
Lain  halnya perikanan budidaya, pada tahun 2008 angka total sementara produksi perikanan tangkap belum memenuhi target yang ditetapkan, yaitu baru mencapai 89,99 %.  Namun demikian, produksi sementara penangkapan ikan di perairan umum telah melampaui target, yaitu 53.562,6 ton atau 115,11 % lebih besar dari target yang ditetapkan.  

3. Pengolahan hasil perikanan
Untuk tahun 2008, salah satu sasaran pengembangan usaha pengolahan hasil perikanan adalah Pembinaan dan pengawasan mutu hasil perikanan.  Di Kalimantan Selatan ada 10 Unit Pengolahan Ikan, namun sampai tahun 2008 ini yang masih aktif  hanya 6 buah saja, hal ini karena berbagai persayaratan ekspor dari Uni Eropa yang tidak mampu mereka laksanakan.

Perusahaan yang masih aktif tersebut adalah :

1. PT. Karimata Timur ( di Kab. Tanah Laut )
2. PT. Borneo Surya Abadi ( Kab.Tanah Laut )
3. PT. Suri Tani Pemuka ( Kab. Tanah Laut )
4. PT. Ebi Mas Besar ( Kab. Tanah Laut )
5. PT. Wirontono Baru ( Kota Banjarmasin )
6. PT. Misaja Mitra ( Kab. Kotabaru )

Monitoring dan Pembinaan Produk dilaksanakan secara priodik dengan jadwal yang telah ditetapkan.  Monitoring dilapangan meliputi :

1. Kebersihan ruang pengolahan
2. Penggunaan bahan pembantu
3. Keadaan mutu bahan baku
4. Alur proses pengolahan
5. Teknik pengepakan
6. Teknik penyimpanan produk akhir

Pengawasan Mutu secara laboratoris dilakukan antara lain :
a. Pengambilan contoh untuk diuji yang meliputi : air untuk pengolahan, es sebagai media pendingin, swabbing peralatan dll
b. Hasil uji contoh yang telah diambil, akan dikirim ke perusahaan unit pengolahan yang bersangkutan untuk dijadikan bahan evaluasi dalam melaksanakan kegiatan pengolahan selanjutnya
Perkembangan Pengawas Mutu Hasil Perikanan Tahun 2008

4. Pemasaran hasil perikanan
Pemasaran hasil perikanan ditujukan untuk konsumsi lokal, antar pulau, dan ekspor.   Untuk konsumsi lokal, kebutuhan ikan masyarakat Kalimantan Selatan pada tahun 2008 mencapai 36,3 kg/kapita atau % lebih kecil dari sasaran RENSTRA yang telah ditetapkan yaitu 44,00 kg/kapita.
Perbandingan data Konsumsi / Kapita , Ekspor dan Antar Pulau Kalimantan Selatan tahun 2008 terhadap sasaran tahun 2008

 Ket   : *) Data Sementara s/d Desember 2008   

Sementara itu untuk pemasaran hasil perikanan antar pulau, pada tahun 2008 untuk sementara belum memenuhi target yang ditetapkan. Untuk volume, dari target sebesar 19.529 ton telah tercapai angka sementara sebesar 19.201,8 ton atau 98,32 % lebih rendah dari target yang ditetapkan.  Sejalan dengan menurunnya volume ekspor, maka nilai ekspor juga mengalami penurunan.

1.1.3.    Permasalahan dan Solusi

Adapun permasalahan dan pemecahan masalah (solusi) yang dihadapi dalam pelaksanaan Urusan Pilihan – Perikanan dan Kelautan, dapat dijelaskan sebagai berikut :

A. Perikanan budidaya

Dari Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan Perikanan Budidaya terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi untuk tahun 2008 adalah pengembangan fasilitas BBIP Kotabaru tentang instalasi pemasukan air laut  (200 m) lanjutan masih terkendala pada proses pemblokiran dana dan juga pada bak pendederan outdoor dan bangsal terdapat kekeliruan dalam penempatan MAK, Permasalahan tersebut dapat diatasi dengan melakukan konfirmasi dengan bagian program Ditjen Perikanan Budidaya dan mengusulkan revisi untuk perubahan MAK melalui sub bagian program dinas. Secara umum permasalahan yang dihadapi serta solusi pemecahan dalam pengembangan usaha perikanan budidaya adalah sebagai berikut :

1. Masih dominannya sistem usaha budidaya perikanan secara tradisional yang mempengaruhi produksi dan produktifitas usaha.  Untuk itu, dalam rangka peningkatan system usaha perikanan budidaya telah diupayakan intensifikasi dan diversifikasi usaha dengan mengacu pada pengembangan komoditas unggulan berbasis masyarakat.
2. Terbatasnya wawasan dan pengetahuan SDM pembudidaya ikan dalam pengembangan dan pengelolaan usaha. Mengatasi masalah tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Kalimantan Selatan terus berupaya meningkatkan wawasan dan pengetahuan para pembudidaya ikan melalui kegiatan pelatihan, magang, adopsi teknolgi, percontohan, dll
3. Terbatasnya benih ikan unggul, penggunaan bahan residu antibiotik, permodalan, dan penyuluhan merupakan masalah di lapangan yang perlu mendapatkan perhatian tersendiri. Adapun solusi yang dapat dilaksanakan adalah melalui : pengembangan induk ikan unggul, sertifikasi benih ikan unggul, monitoring/pembinaan/pemantauan penggunaan bahan residu dalam kegiatan perikanan budidaya yang dibarengi dengan pengelolaan kesehatan lingkungan, penguatan permodalan dengan memberdayakan UPP yang berada di lapangan, meningkatkan system penyuluhan baik sarana/prasarana dan SDM penyuluh di lapangan. 
4. Terjadinya gangguan alam, seperti : banjir, up welling, blooming plankton, dll.  Oleh karena itu, untuk mengantisipasi gagal panen akibat terjadinya gangguan alam, maka upaya yang dapat dilakukan adalah melalui penyuluhan/penghimbauan kepada pembudidaya ikan untuk mengatur musim tebar dan pengaturan kepadatan populasi ikan.
5. Serangan hama dan penyakit ikan, seperti : KHV (Koi Harves Virus) pada ikan mas, Ice-ice pada rumput laut, MBV (Macro Branchium Virus) pada udang, dll.  Serangan hama dan penyakit ikan ini pada dasarnya disebabkan karena pengelolaan kesehatan lingkungan dan penerapan system budidaya yng tidak memperhatikan kaidah-kaidah sapta usaha budidaya perikanan di masyarakat.  Untuk itu, upaya penyuluhan cara pembudidayaan yang baik yang dibarengi dengan  pemantauan kesehatan lingkungan secara rutin terus dilakukan.
6. Fluktuasi harga sarana produksi perikanan (pakan, pupuk, obat-obatan, dll) yang mempengaruhi biaya produksi di lapangan.  Khusus mengenai fluktuasi harga pakan ikan pabrikan yang cenderung meningkat, upaya yang dilakukan adalah pengembangan pakan ikan local dengan memanfaatkan bahan baku yang banyak tersedia di lapangan.
7. Tumpang tindih pemanfaatan tata ruang yang telah disepakati.  Hal ini merupakan kondisi yang harus segera disikapi untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan perikanan dan kelautan kedepan.  Bukan tidak mungkin bila tumpang tindih ini masih terus terjadi, maka usaha di kawasan sentra perikanan akan terganggu, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi produksi dan produktifitas perikanan budidaya. Pembuatan Perda tata ruang seharusnya segera dibuat oleh provinsi maupun kabupaten/kota, yang selanjutnya agar dipatuhi dan disepakati bersama dalam pemanfaatannya. 

B. Perikanan tangkap

Permasalahan yang dihadapi serta solusi pemecahan dalam pengem-bangan usaha perikanan tangkap adalah sebagai berikut :

1. Terkonsentrasinya wilayah penangkapan ikan di perairan laut pada zona < 3 mil.  Hal tersebut disebabkan karena 82 % armada perikanan Kalsel berukuran  < 5 GT. Dengan demikian mengakibatkan produksi dan produktifitas hasil tangkapan menjadi terbatas.  Untuk mengantisipasi masalah ini, Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Kalimantan Selatan telah berupaya merestrukturisasi armada penangkapan ikan yang ada di masyarakat untuk meningkatkan zona tangkapan nelayan.
2. Belum optimalnya penyelenggaraan pelelangan ikan.  Nelayan cende-rung memasarkan hasil tangkapan ikannya kepada penyambang (data hasil tangkapan menjadi tidak tercatat).  Untuk mengatasi masalah ini, maka pembinaan dan penyuluhan penyelenggaraan pelelangan ikan kepada masyarakat terus digalakkan.  Selain itu, peningkatan fasilitas pelelangan di pelabuhan perikanan/pangkalan pendaratan ikan juga terus ditingkatkan keberadaannya.
3. Fluktuasi harga BBM yang mempengaruhi biaya produksi di lapangan.  Untuk itu pengembangan SPDN/SPBN disentra pemukiman nelayan terus ditingkatkan keberadaannya.

C. Pengolahan dan pemasaran hasil perikanan

Permasalahan Pembinaan dan Pengawasan  Mutu Hasil Perikanan :

1. 1. Terbatasnya Kualitas SDM
2. 2. Terbatasnya dana untuk peningkatan SDM yang berdampak pada keterampilan pengawas mutu.
3. 2. Minimnya peralatan uji dan biaya operasional kelapangan.
4. 3. Kurang tanggapnya peranan swasta. Terutama di dalam pengawasan secara mandiri terhadap proses produksi.

Upaya Pemecahan Permasalahan  :

1. Meningkatkan Kualitas SDM
2. Perlunya diupayakan peningkatan kinerja dan profesionalisme terhadap tenaga teknis yang ada untuk mengikuti pelatihan – pelatihan baik di pusat maupun di daerah.
3. Pengadaan  peralatan uji dan biaya operasional kelapangan.
4. Perlunya peningkatan  kerjasama dan saling pengertian, saling menghargai antara pihak swasta dengan pemerintah daerah.

Permasalahan lama yang belum terselesaikan :

1. Usaha pengolahan masih didominasi usaha skala kecil / mikro dengan menggunakan teknologi sederhana sehinga produktivitasnya rendah.
2. Kelangkaan bahan baku pada industri pengolahan hasil perikanan.
3. Hambatan perdagangan baik yg bersifat teknis ( persyaratan mutu, keamanan pangan, dll ) maupun non teknis (kuato, tarif, dll ).

Secara umum permasalahan yang dihadapi serta solusi pemecahan dalam pengolahan dan pemasaran hasil perikanan adalah sebagai berikut :

1. Terbatasnya diversifikasi hasil ikan olahan yang berdaya saing dan mempunyai nilai jual yang kompetitif.  Untuk itu upaya yang dilakukan adalah melalui peningkatan penyuluhan dan pelatihan yang dibarengi dengan pemberian paket bantuan kepada pengolah hasil perikanan yang diarahkan untuk meningkatkan diversivifasi hasil olahan dan peningkatan mutu kemasan produk olahan.
2. Belum optimalnya penerapan sistem  rantai dingin (CCS – Cold Chain System) pada produk perikanan yang diolah dan dipasarkan di masyarakat.  Hal ini menyebabkan rendahnya mutu ikan, sehingga nilai jual juga menjadi rendah. Untuk itu, Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Kalimantan Selatan memberikan paket bantuan kepada pengecer/bakul ikan dan pengolah ikan berupa coll box.  Selain itu juga telah dilaksanakan kegiatan revitalisasi perikanan tangkap berupa peningkatan mutu hasil tangkapan ikan yang didaratkan, dengan sentra/lokus kegiatan  di PPP Banjarmasin dan PPI Batulicin.
3. Penanganan lose product (produk yang terbuang/tercecer/tidak tercatat).  Untuk produk perikanan saat ini lose product tercatat sebesar 18 %.  Kedepan terus berupaya secara bertahap untuk menurunkan lose product tersebut maksimal 3 %.  Melalui optimalisasi pengembangan system rantai dingin dan peningkatan penanganan produk ikan yang akan diolah, serta pencatatan distribusi yang semakin akurat, diharapkan dapat memenuhi harapan tersebut. 

Jumlah PPNS dan Pengawas Perikanan di Kalimantan Selatan Tahun 2008

 
1.1    PELABUHAN PERIKANAN DAN PANGKALAN PENDARATAN IKAN

1.1.1    Program dan Kegiatan

a. Program belanja Pegawai, terdiri dari :

• Kegiatan gaji dan Tunjangan.

b. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, terdiri dari :

• Penyedia Jasa Surat Menyurat
• Penyedia Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik
• Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
• Penyediaan Alat Tulis Kantor
• Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
• Penyediaan Kompunen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
• Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
• Penyediaan Bahan Logistik Kantor
• Penyediaan Makanan dan Minuman
• Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
• Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
• Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS

c. Program Peningkatan Sarana dan Prasaranan Aparatur

• Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
• Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
• Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
• Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
• Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kerja
• Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer

d. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

• Penyuluhan dan bimbingan teknik
• Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas dan Beserta Perlengkapannya

e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

• Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

f. Program Pengembangan Perikanan Tangkap

• Kegiatan Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Perikanan
• Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Tempat Pelelangan Ikan
• Kegiatan Pengembagan Lembaga Usaha Perdagangan Perikanan Tangkap.

1.2    BALAI BENIH IKAN (BBI) SENTRAL KARANG INTAN

1.2.1    Program dan Kegiatan

Program kerja pada Balai Benih Ikan (BBI) Sentral Karang Intan pada Tahun Anggaran 2008 meliputi  :

1. Umum
a. Mengoptimalkan pemanfaatan indoor dan kolam.
b. Penerapan teknologi tepat guna untuk menghasilkan calon induk dan  bibit ikan.
c. Meningkatkan efisiensi dalam menghasilkan produk.
d. Membina dan memberikan  pelatihan  kepada  UPR (Unit Pembenihan Rakyat) dan petani ikan.
e. Meningkatkan mutu calon induk dan bibit ikan yang baik, yang diharapkan akan sesuai dengan Standar Nasional Indonesia ( SNI ) perbenihan.
f. Mengembangkan ikan-ikan lokal yang bernilai ekonomis.

2. Kegiatan
a. Operasional Perbenihan
Untuk kelancaran operasional BBI Sentral Karang Intan dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai wadah untuk memproduksi benih, calon induk dan induk ikan yang berkualitas baik, maka perlu adanya pengadaan / belanja bahan kimia, benih ikan hias, bahan baku pakan ikan, bahan dan kelengkapan laboratorium.
b. Magang dan Temu Teknis
Dalam rangka meningkatkan kualitas SDM petugas Balai Benih Ikan Sentral Karang Intan terutama dalam menunjang prpfesionalisme kerja, maka dilaksanakan magang teknis kualitas air dan pakan alami di Balai Budidaya Air Tawar Mandiangin.
Kegiatan Temu Teknis BBI Sentral se Indonesia dan Temu Teknis BBI Sentral, Lokal dan BBAT Mandiangin se Kalimantan Selatan dan dimaksud dalam rangka evaluasi kegiatan perbenihan tahun 2008, menyamakan persepsi dalam penyusunan program perbenihan tahun 2008.
c. Aplikasi Adopsi Teknologi Pembuatan Pakan Ikan
Sebagian besar biaya produksi kegiatan budidaya ikan termasuk kegiatan pembenihan ikan berasal dari pakan ikan.  Dengan naiknya harga pakan ikan menyebabkan pembudidaya ikan menurun volume usahanya sehingga akan berdampak pada produksi dan produktivitas ikan yang dihasilkan.  Untuk mengantisipasi hal tersebut maka dilaksanakan penyampaian informasi teknik pembuatan pakan ikan.  Kegiatan ini dilaksanakan di BBI Sentral Karang Intan selama 3 hari yang diikuti oleh 30 orang peserta dari petugas BBI Lokal dan Pembudidaya ikan se Kalimantan Selatan.
d. Monitoring / Pengawasan Mutu Benih dan Induk yang Berasal dari BBI Sentral Karang Intan dan Monitoring Penerapan Teknologi Perbenihan di BBI Lokal dan UPR Pengembangan usaha perikanan budidaya sangat tergantung pada ketersediaan induk unggul dan benih yang sehat selain lingkungan perairan yang kondusif, karena induk unggul dan benih sehat merupakan salah satu faktor produksi yang mutlak dalam sistem usaha budidaya perikanan.  Sehubungan dengan hal tersebut maka BBI Sentral Karang Intan telah melaksanakan monitoring ke UPR dan BBI Lokal di 11 Kabupaten / Kota.
e. Peningkatan Prasarana BBI Sentral Karang Intan
Sarana dan prasarana yang dimiliki BBI Sentral Karang Intan meliputi sarana bangunan, perkolaman, indoor hatchery dan saluran air dengan kondisi belum sempurna, sehingga diperlukan rehabilitasi dan bangunan untuk menunjang optimalisasi pemanfaatan BBI Sentral Karang Intan.  Pada tahun 2008 telah dibangun lewat dana APBD antara lain :

• Hatchery ikan hias ukuran 6,4 x 7,8 m ( 1 buah )
• Rehab siring kolam ukuran 20 x 50 m ( 3 buah )
• Pembuatan siring kolam ukuran 20 x 50 m ( 4 buah )

Pembangunan melalui dana APBN antara lain :

• Rehab siring kolam ukuran 10 x 10 m ( 5 buah )

f. Peningkatan Perbenihan pada BBI Sentral Karang Intan
Dalam rangka mengoptimalkan fungsi BBI Sentral Karang Intan sebagai UPTD yang berfungsi untuk memproduksi benih, calon induk dan induk serta pengkajian teknik-teknik perbenihan, maka sangat diperlukan sarana penunjang berupa pakan ikan pabrikan untuk meningkatkan mutu benih, calon induk dan induk ikan.

1.3    LABORATORIUM PENGUJIAN DAN PEMBINAAN MUTU HASIL IKAN

1.3.1    Program dan Kegiatan

Program   :  Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan
Kegiatan    : Pengembangan dan peningkatan pelayanan pengujian dan pembinaan mutu hasil perikanan.
Adapun kegiatan dari pelaksanaan di laboratorium PPMHP antara lain :

a. Meningkatkan sarana pengujian dan kualitas pengujian dan pembinaan mutu hasil perikanan

• Pengadaan Alat Pengujian

- Alat Timbangan Analitik Kav. 500
- Detenium Lamp Cd, Pb, Hg
- Variable Mikropipete 10 – 100 m, 100 – 1000 m
- Glasware (Kimia, Mikrobiologi dan Organoleptik)
- Yellow Tips dan blue tips
- Water Bath
- Incubator
- Pipet isap HPLC (plasik)
- Show case kav. 600 ltr, 2 pintu
- Freezer Kav. 600 ltr
- Dispensete Kav. 25 ml

b. Meningkatkan SDM Laboratorium dan meningkatnya wawasan SDM

• Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS

- Analis Mikrobiologi
- Analis Organoleptik
- Analis Kimia
- Pelatihan Petugas-petugas Pengambail Contoh (PPC)
- Pelatihan SNI
- Pelatiha Sistem manajemen Mutu
- Seminar / lokakraya
- Temu Teknis Kepaa Lab. PPMHP
- Pertemuan Bulan Mutu
- Konsultasi kepusat
- Pengembangan Wawasan ke Jawa Tengah (Semarang), Jawa Barat (Bandung), Kepuluan Riau
- Pengembangan Pengetahuan dan wawasan ke China

c. Meningkatkan sarana dan prasarana kegiatan pembinaan dan pengendalian mutu

• Pengadaan Bahan Pengujian

- Bahan Uji Sample Monitoring  dan Cemaran Mikroba dan bahan berbahaya lainnya.
- Pengadaan Contoh Antibiotik dan Cemaran Mikroba

d. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian mutu

• Pembinaan Mutu Hasil Perikanan

- Pengawasan penerapan PMMT
- Pengawasan Saniyasi dan Hygiene Kapal
- Official  Kontrol dalam Rangka Sertifikasi
- Monitoring Produk Perikanan
- Pengawasan Pelaksanaan Sertifikasi Mutu

e. Dapat dipertahankannya status akreditasi laboratorium

• Belanja Sertifikasi

- Audit Internal  Manajemen
- Kaji Ulang Manajemen
- Food Suplemen

f. Terealisasinya penerapan SNI 17025 – 2005 secara konsisten

• Belanja Sertifikasi

Uji Profesiensi Balai PPMHP Jakarta
- Uji Profesiensi Mikrobiologi
- Uji Profesiensi Kimia
- Uji Profesiensi Organoleptik

Uji Profesiensi Badan Standar nasional jakarta
- Uji Profesiensi Mikrobiologi
- Uji Profesiensi Kimia
- Uji Profesiensi Organoleptik

Kalibrasi Alat Lab. PPMHP
- Kalibrasi

g. Meningkatkan Sarana dan Pemeliharaan Gedung

• Pengadaan Bahan/ material dan Kontruksi

- Pengadaan Instalasi Gas laboratorium

h. Meningkatkan operasional sertifikasi mutu hasil perikanan

• Belanja Barang dan Jasa Penerapan SNI 17025 - 2005

- Bahan Obat-obatan Penunjang kesehatan analis Lab. PPMHP
- Bahan Kimia (BIAKAN Murni dan Standar Acuan.