Pemprov – Dewan Sinergis Godok Raperda

Banjarmasin - Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan merespon cepat instruksi pemerintah, terkait pentingnya perubahan empat peraturan daerah (perda),  yang dinilai perlu disesuaikan dengan mengacu perundang-undangan berlaku.

Kinerja terukur juga dilakukan anggota DPRD Kalsel yang turut memberikan pemikiran kritis bagi penajaman konsep rancangan peraturan daerah (raperda) dengan melakukan pembahasan secara detail dan komprehensif.

Wakil Gubernur Kalsel H Rudy Resnawan mengatakan, raperda yang menjadi prioritas di semester pertama atas pentingnya perubahan atau pembatalan dari pemerintah pusat tersebut adalah perubahan atas Perda No 4 Tahun 2011,  tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Kalsel dari Perusahaan Daerah Menjadi Perseroan Terbatas.

Selanjutnya,  Perubahan atas Perda No 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Bangun Banua Kalsel menjadi Perseroan Terbatas Bangun Banua Kalsel. Perubahan atas Perda No 15 tahun 2012 tentang Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah Kalsel. Dan terakhir Raperda tentang Bank Perkreditan Rakyat. “Kami mengucapkan terimakasih dan penghargaan tinggi kepada pimpinan dan anggota dewan atas kerjasama dan sinergitas terukur melakukan penggodokan hingga raperda ini bisa ditetapkan menjadi perda,” ucap Wakil Gubenur Rudy Resnawan , pada Rapat Paripurna Penjelasan Raperda, di Ruang Rapat DPRD Provinsi Kalsel, Selasa (7/3).

Dalam paripurna yang dihadiri anggota dewan, pejabat instansi vertikal dan pimpinan Satuan Organisasi Perangkat Daerah Pemprov Kalsel, wagub memaparkan kebijakan pemerintah terkait pembatalan sejumlah perda lebih disebabkan konsekuensi dari penyelenggaran otonomi daerah. Menurutnya, salah satu konsekuensi tersebut adalah pemberian hak kepada daerah guna melaksanakan urusan pemerintahan menjadi kewenangan daerah yang bersangkutan.

Penetapan sebuah produk hukum daerah khususnya peraturan daerah, selain didasarkan pada kewenangan yang tercantum dalam Undang- Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga bersumber dari peraturan perundang-undangan lebih tinggi.

Konsekuensinya jika perda yang ditetapkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lebih tinggi, maka presiden selaku pemegang tanggung jawab akhir penyelenggaraan pemerintahan dapat membatalkan produk perda. Sementara itu Plt Ketua DPRD Kalsel H Muhaimin mengatakan tahapan selanjutnya setelah penjelasan reperda dari pemerintah daerah adalah pembahasan di tingkat fraksi sebagaimana tahapan pembuatan perda. “Sebagai tindak lanjut atas pembahasan raperda, besok (hari ini, red) DPRD Kalsel akan mengagendakan rapat paripurna pemandangan umum fraksi- fraksi dewan atas penjelasan terhadap raperda,”  terang Muhaimin. *