Gubernur Kalsel Minta Pasar Tradisional Ditata

Menurut Gubernur Kalsel H Rudy Ariffin, usulan Raperda tentang perlindungan, pemberdayaan pasar tradisional dan penataan pasar modern di Wilayah Kalsel cukup bagus untuk melindungi Usaha Mikro, Kecil, Menengah, (UMKM), serta koperasi dan pasar tradisional.

BANJARMASIN, KP- Gubernur Kalsel H.Rudy Ariffin meminta agar keberadaan pasar pasar tradisional di tata, terutama dikawasan pemukiman agar menjadi salah satu fasilitas umum.
"Tidak hanya keberadaan pasar modern yang ditata, tetapi juga pasar tradisional," kata Gubernur kepada wartawan, usai paripurna dewan dengan agenda  jawaban Gubernur atas raperda inisiatif dewan, senin (8/7), di Banjarmasin.

Hal ini dikarenakan kawasan pemukiman tidak menyediakan fasilitas umum berupa berupa pasar tradisional, sehingga berdampak pada munculnya pasar dadakan di sejumlah jalan.

"Akhirnya justru menyebabkan kemacetan lalu lintas dan mengganggu kenyamanan masyarakat," jelasnya pada paripuna yang dipimpin Ketua DPRD Kalsel, Nasib Alamsyah.

Menurut Gubernur, usulan Raperda tentang perlindungan, pemberdayaan pasar tradisional dan penataan pasar modern di wilayah Kalsel cukup bagus untuk melindungi usaha mikro, kecil, menengah (UMKM), serta koperasi dan pasar tradisional.

"Jadi keberadaan pasar modern bisa ditata, hanya di ibukota provinsi, agar tidak mematikan pasar tradisional," tambah Gubernur Kalsel.

Selain itu, Keberadaan pasar tradisional juga ditata, agar tidak menyebabkan  kemacetan mengganggu kenyamanan masyarakat, terutama dikawasan pemukiman.

"Kita memang ingin memberdayakan UKM, namun dengan adanya pasar dadakan justru menimbulkan kemacetan. Ini yang perlu ditata, dengan menentukanlokasi strategis bagi  bagi keberadaan pasar tradisional,"jelasnya.

Apalagi, keberadaan pasar tradisional masih dibutuhkan masyarakat, baik pedagang maupun pembelinya, bahkan menjadi pusat kegiatan ekonomi. "Pasar harus menjadi salah satu pasilitas umum pada kawasan pemukiman untuk menghindari timbulnya pasar dadakan," tegas Gubernur.

Raperda ini dimaksudkan untuk mendorong terciptanya partidipasi dan kemitra publik serta swasta dalam menyelenggarakan usaha perpasaran antara pasar tradisional dan pasar moderm.

"Raperda ini dilatarbelakangi  kekuatiran akan tergerus  atau matinya pasar tradisional, UMKM dan koperasi oleh semakin maju dan pesatnya pasar moderm di Kalsel," tambah juru bicara Komisi II DPRD Kalsel, Ilham Noor.

Contonya, munculnya pusat perbelanjaan dan toko moderm di Banjarmasin, yang perlu dikendalikan, agar tidak mengambilalih keberadaan pasar tradisional.

(Sumber : Kalimantan Post edisi Selasa, 09 juli 2013)

Share