1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah
Dalam rangka memenuhi pembiayaan pembangunan daerah untuk pelaksanaan pembangunan yang berkesinambungan di Provinsi Kalimantan Selatan, maka Pemerintah Provinsi berusaha terus menggali segala potensi dan sumber-sumber Pendapatan untuk terus dikembangkan pada tahun 2008, sesuai Permendagri No. 13 Tahun 2006 Jo. 59 Tahun 2007 tentang Pengeloan Keuangan Daerah dan Koridor UU Nomor 34 Tahun 2000 pengganti UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah sehingga Pendapatan Asli Daerah terus meningkat, dengan melalui kebijakan antara lain : Dengan mengintensifkan pendapatan dan mengektensifikasikan penerimaan daerah serta mengoptimalkan penggarapan sumber / potensi, peningkatan pelayanan kepada masyarakat dengan penyederhanaan prosedur serta peningkatan kualitas pengelolaan manajemen pendapatan daerah.
Secara umum Usaha Peningkatan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dilakukan melalui upaya Intensifikasi dan Ekstensifikasi diantaranya melakukan identifikasi produk hukum berkenaan dengan tarif pungutan, pendataan potensi pendapatan daerah dan memperhitungkan kembali kemungkinan revenue sharing atas penerimaan pusat yang masih menjadi hak daerah, sehingga kenaikan pendapatan daerah akan dapat terwujud untuk membiayai kegiatan pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan.
Apresiasi terhadap peningkatan pendapatan daerah akan lebih mempunyai nilai tambah, apabila didukung oleh Peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Kondisi ini akan memberikan warna tersendiri tentang kemandirian daerah itu sendiri. Oleh karenanya kondisi yang demikian sesuai dengan Visi dan Misi yang diemban.
2. Target dan Realisasi Pendapatan
Realiasi pendapatan daerah tahun anggaran 2008 telah melampaui target yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp. 1.875.512.776.977,701dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp.1.508.420.000.000,001atau 124,34 %. Dimana Pendapatan Asli Daerah memberikan kontribusi kepada APBD sebesar Rp. 1.052.276.691.447,707atau 56,10 %, dan Dana Perimbangan memberikan kontribusi kepada APBD sebesar Rp. 790.997.258.079,006atau 42,17 %, serta Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah memberikan kontribusi kepada APBD sebesar Rp. 32.238.827.451,005atau sebesar 1,73 %.
Adapun bagian pos pos penerimaan daerah dapat dijelaskan sebagai berikut :
I. Bagian Pendapatan Asli Daerah
Realisasi Penerimaan dari PAD mencapai target yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp.1.052.276.691.447,707dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 779.695.261.002,00 atau sebesar 134,96 % dengan perincian sebagai berikut :
a. Pos Pajak Daerah
1) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar Rp. 207.359.243.422,00
2) Pajak Kendaraan Angkutan Atas Air (KA3) sebesar Rp. 664.000,00
3) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (PBB-KB) sebesar Rp. 284.696.611.980,00
4) Bea Balik Nama Kendaraan Angkutan Atas Air (BBNKA3) sebesar Rp. 0,00
5) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebesar Rp. 403.612.639.600,40
6) Pajak Air Permukaan sebesar Rp. 4.108.161.610,00
7) Pajak Air Bawah Tanah sebesar Rp. 5.169.413.100,00.
Untuk Pos Pajak Daerah tahun anggaran ini telah melampaui target yang ditetapkan yaitu sebesar Rp.904.946.733.712,00 dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 654.505.892.000,00 atau sebesar 138,26 %.
Kenaikan Pajak Daerah disebabkan :
1. Semakin baiknya iklim investasi di Kalimantan Selatan terutama dibidang pertambangan batubara dan perkebunan, hal ini terbukti dengan diperolehnya penghargaan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan di bidang investasi, hal inilah yang membawa multi player effect kepada perekonomian Kalimantan Selatan, sehingga berpengaruh terhadap pendapatan masyarakat Kalimantan Selatan baik langsung maupun tidak langsung.
2. Semakin mudahnya persyaratan pembelian kendaraan bermotor oleh Lembaga Keuangan.
3. Disamping itu juga kurang memadainya sarana dan prasarana transfortasi umum, sehingga masyarakat cenderung untuk memiliki kendaraan sendiri, terutama kendaraan roda dua (R 2).
Beberapa hal tersebut diatas yang mendorong masyarakat dan pengusaha untuk membeli Kendaraan Bermotor, dampak inilah yang menyebabkan penerimaan pajak daerah terutama dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), mengalami peningkatan yang cukup tajam.
b. Pos Retribusi Daerah
1) Retribusi Jasa Umum sebesar Rp. 16.257.320.984,00
2) Retribusi jasa Usaha sebesar Rp. 2.553.063.559,00
3) Retribusi Perijinan Tertentu sebesar Rp. 3.296.358.604,00.
Untuk penerimaan dari Pos Retribusi Daerah secara umum telah mencapai target sebagaimana ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2008 sebesar Rp. 22.106.743.147,007dari target sebesar Rp.20.305.688.700,007atau sebesar 108,87 %.
c. Pos Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
1) PD. Bangun Banua sebesar Rp. 1.000.000.000,00
2) Bank Pembangunan Daerah (BPD) Provinsi Kalimantan Selatan sebesar Rp. 17.645.798.996,00
3) PD. BPR Provinsi Kalimantan Selatan sebesar Rp. 331.419.539,00
4) Asuransi ASKRIDA sebesar Rp. 23.308.749,00.
Untuk penerimaan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan secara keseluruhan realisasi penerimaannya telah melampaui target yaitu Rp. 19.000.527.284,00 dari target sebesar Rp.18.646.830.502,00 atau 101,90 %.
d. Pos Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
1) Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan sebesar Rp. 47.000.000,00
2) Pendapatan Hasil Eksekusi Atas Jaminan sebesar Rp. 52.754.161,00
3) Jasa Giro sebesar Rp. 24.205.293.438,70
4) Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pekerjaan sebesar Rp. 2.844.100,00
5) Pendapatan Denda Keterlambatan Penyerahan Barang sebesar Rp. 19.123.376,00
6) Hasil Pemeriksaan BPKRI No. 35/S/XIV.6/02/2007 sebesar Rp. 0,00
7) Pendapatan Denda Pajak sebesar Rp. 7.603.582.272,00
8) Pendapatan Denda Retribusi sebesar Rp. 0,00
9) Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan sebesar Rp. 137.488.709,00
10)Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas sebesar Rp. 225.541.300,00
11)Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum sebesar Rp. 15.756.000,00
12)Pendapatan Dari Angsuran / Cicilan Penjualan sebesar Rp. 615.112.870,00
13)Penerimaan Yang Tak Tertampung sebesar Rp. 930.215.395,00
14)Tuntutan Ganti Kerugian Daerah sebesar Rp. 1.763.497.800,00
15)Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin sebesar Rp. 70.604.477.883,00.
Untuk realisasi penerimaan dari pos Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebesar Rp.106.222.687.304,70 dari target sebesar Rp. 86.236.849.800,003atau 123,18 %.
II. Bagian Dana Perimbangan
Realisasi Penerimaan dari Dana Perimbangan pada tahun anggaran 2008 telah melampaui target sebesar Rp.790.997.258.079,0023dari target sebesar Rp. 709.341.663.760,005atau 111,51 % dengan perincian komponen penerimaan sebagai berikut :
a. Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak
1) Bagi Hasil Pajak sebesar Rp. 114.685.226.300,00
2) Bagi Hasil Bukan Pajak sebesar Rp. 173.713.824.579,00.
Untuk realisasi penerimaan dari Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak tahun anggaran 2008 sebesar Rp. 288.399.050.879,001atau 139,50 % dari target pada APBD tahun anggaran 2008 sebesar Rp.206.743.445.760,00.
b. Dana Alokasi Umum
Adapun realisasi penerimaan dari Dana Alokasi Umum sebesar Rp.466.559.207.200,004 telah melampui target yang telah ditetapkan sebesar Rp. 466.559.218.000,00 atau sebesar 99,999998 %.
c. Dana Alokasi Khusus
Adapun realisasi penerimaan dari Dana Alokasi Khusus sebesar Rp. 36.039.000.000,00 dengan target perubahan yang telah ditetapkan sebesar Rp. 36.039.000.000,00 atau sebesar 100,00 %.
III. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Pada komponen penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan pada Tahun Anggaran 2008 telah terealisasi sebesar Rp. 32.238.827.451,00 dari target sebesar Rp.19.383.075.238,00 atau 166,32 %.50.000.000.000,0
a. Pendapatan Hibah sebesar Rp. 32.238.827.451,00
1. Pendapatan Hibah dari Badan / Lembaga / Organisasi Swasta Dalam Negeri sebesar Rp.32.113.593.451,00
2. Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat / Perorangan sebesar Rp. 125.234.000,00
b. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sebesar Rp.0,00
Target dan Realisasi penerimaan dan pendapatan daerah pada tahun 2008 sebagaimana angka romawi I,II, dan III agar lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel
Target dan Realisasi Penerimaan dan Pendapatan Daerah Tahun 2008
| No. | U r a i a n | Target APBD (Rp) | Realisasi (Rp) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| A. | Pendataan | 1.508.420.000.000,00 | 1.875.512.776.977,70 |
| 1. | Bagian PAD | 779.695.261.002,00 | 1.052.276.691.447,70 |
| 1. Pajak Daerah | 654.505.892.000,00 | 904.946.733.712,40 | |
| 2. Retribusi Daerah | 20.305.688.700,00 | 22.106.743.147,00 | |
| 3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan | 18.646.830.502,00 | 18.646.830.502,00 | |
| 4. Lain-lain PAD Yang Sah | 86.236.849.800,00 | 86.236.849.800,00 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2. | Bagian Dana Perimbangan | 709.341.663.766,00 | 790.997.258.079,00 |
| 1. Bagi Hasil Pajak | 111.700.000.000,00 | 114.685.226.300,00 | |
| 2. Bagi Hasil Bukan Pajak | 95.043.445.760,00 | 173.713.824.579,00 | |
| 3. Dana Alokasi Umum | 466.559.218.000,00 | 466.559.207.200,00 | |
| 4. Dana Alokasi Khusus | 36.039.000.000,00 | 36.039.000.000,00 | |
| 3. | Lain – Lain Pendapatan Daerah Yang Sah | 19.383.075.238,00 | 32.238.827.451,00 |
| 1. Pendapatan Hibah | 19.383.075.238,00 | 32.238.827.451,00 | |
| 2. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus | 0,00 | 0,00 |
Catatan : Data realisasi penerimaan dan pendapatan diatas masih bersifat sementara, sebelum di audit BPK
Target dan Realisasi Penerimaan dan Pendapatan Daerah Tahun 2008
| NO. | JENIS PENERIMAAN | TARGET PERUBAHAN | REALISASI JANUARI 2008 s/d DESEMBER 2008 | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A. | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 779,695,261,002.00 | 1,052,276,691,447.70 | 134.96 |
| I. | PAJAK | 654,505,892,000.00 | 904,946,733,712.40 | 138.26 |
| 1. | PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) | 190,503,674,500.00 | 207,359,243,422.00 | 108.85 |
| 2. | PAJAK KENDARAAN ANGKUTAN ATAS AIR (KA 3) | 2,217,500.00 | 664,000.00 | 29.94 |
| 3. | BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) | 191,000,000,000.00 | 284,696,611,980.00 | 149.06 |
| 4. | BEA BALIK NAMA KENDARAAN ANGKUTAN ATAS AIR (BBNKA 3) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5. | PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR | 263,500,000,000.00 | 403,612,639,600.00 | 153.17 |
| 6. | PAJAK AIR PERMUKAAN | 4,500,000,000.00 | 4,108,161,610.00 | 91.29 |
| 7. | PAJAK AIR BAWAH TANAH | 5,000,000,000.00 | 5,169,413,100.00 | 103.39 |
| II. | RETRIBUSI DAERAH | 20,305,688,700.00 | 22,106,743,147.00 | 108.87 |
| 1. | RETRIBUSI JASA UMUM | 15,631,707,200.00 | 16,257,320,984.00 | 104.00 |
| 2. | RETRIBUSI JASA USAHA | 1,777,086,500.00 | 2,553,063,559.00 | 143.67 |
| 3. | RETRIBUSI PERIJINAN TERTENTU | 2,896,895,000.00 | 3,296,358,604.00 | 113.79 |
| III. | HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG HARUS DIPISAHKAN | 18,646,830,502.00 | 19,000,527,284.00 | 101.90 |
| 1. | PD. BANGUN BANUA | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 | 100.00 |
| 2. | BANK PEMBANGUNAN DAERAH (BPD) PROV KALSEL | 17,646,830,502.00 | 17,645,798,996.00 | 99.99 |
| 3. | PD. BPD PROV. KALSEL | 0.00 | 331,419,539.00 | 0.00 |
| 4. | ASURANSI ASKRIDA | 0.00 | 23,308,749.00 | 0.00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| IV. | LAIN-LAIN PENDAPATAN ASAL DAERAH YANG SAH | 86,236,849,800.00 | 106,222,687,304.70 | 123.18 |
| 1. | HASIL PENJUALAN ASET DAERAH YANG TIDAK DIPISAHKAN | 47,000,000.00 | 47,000,000.00 | 100.00 |
| 2. | PENDAPATAN HASIL EKSEKUSI ATAS JAMINAN | 0.00 | 52,754,161.00 | 0.00 |
| 3. | JASA GIRO | 20,880,000,000.00 | 24,205,293,438.70 | 115.93 |
| 4a. | PENDAPATAN DENDA ATAS KETERLAMBATAN PELAKSANAAN PEKERJAAN | 0.00 | 2,844,100.00 | 0.00 |
| 4b. | PENDAPATAN DENDA KETERLAMBATAN PENYERAHAN BARANG | 0.00 | 19,231,376.00 | 0.00 |
| 5. | HASIL PEMERIKSAAN BPKRI No.35/S/XIV.6/02/2007 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6. | PENDAPATAN DENDA PAJAK | 0.00 | 7,603,582,272.00 | |
| 7. | PENDAPATAN DENDA RETRIBUSI | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8. | PENDAPATAN DARI PENGEMBALIAN KELEBIHAN DARI PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN | 0.00 | 137,488,709.00 | 0.00 |
| 9. | PENDAPATAN DARI PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PERJALANAN DINAS | 0.00 | 225,541,300.00 | 0.00 |
| 10. | FASILITAS SOSIAL DAN FASILITAS UMUM | 13,000,000.00 | 15,756,000.00 | 121.20 |
| 11. | PENDAPATAN DARI ANGGSURAN / CICILAN PENJUALAN | 195,000,000.00 | 615,112,870.00 | 315.44 |
| 12. | PENERIMAAN YANG TAK TERTAMPUNG | 0.00 | 930,215,395.00 | 0.00 |
| 13. | TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH | 1,763,497,800.00 | 1,763,497,800.00 | 100.00 |
| 14. | R.S.U.D.Ulin Banjarmasin | 63,338,352,000.00 | 70,604,477,883.00 | 111.47 |
| B. | DANA PERIMBANGAN | 709,341,663,760.00 | 790,997,258,079.00 | 115.51 |
| I. | BAGI HASIL PAJAK DAN BAGI HASIL BUKAN PAJAK | 206,743,445,760.00 | 288,399,050,879.00 | 139.50 |
| BAGI HASIL PAJAK | 111,700,000,000.00 | 114,685,226,300.00 | 102.67 |
| BAGI HASIL BUKAN PAJAK | 95,034,445,760.00 | 173,713,824,579.00 | 182.77 | |
| II. | DANA ALUKASI UMUM | 466,559,218,000.00 | 466,549,207,200.00 | 100.00 |
| III. | DANA ALUKASI KHUSUS | 36,039,000,000.00 | 36,039,000,000.00 | 100.00 |
| C. | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | 19,383,075,238.00 | 43,050,527,451.00 | 166.32 |
| I. | PENDAPATAN HIBAH | 19,383,075,238.00 | 32,238,827,451.00 | 166.32 |
| a. | PENDAPATAN HIBAH DARI BADAN / LEMBAGA / ORGANISASI SWASTA DALAM NEGERI | 19,383,075,238.00 | 32,113,593,451.00 | 166.75 |
| SUMBANGAN PIHAK KETIGA | 19,383,075,238.00 | 32,113,593,451.00 | 166.75 | |
| b. | PENDAPATAN HIBAH DARI KELOMPOK MASYARAKAT / PERORANGAN | 125,000,000.00 | 125,234,000.00 | 100.19 |
| SUMBANGAN PIHAK KETIGA | 125,000,000.00 | 125,234,000.00 | 100.19 | |
| II. | DANA PENYESUAIAN DAN OTONOMI KHUSUS | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL : A PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 779,695,261,002.00 | 1,052,276,691,447.70 | 134.96 | |
| TOTAL : B DANA PERIMBANGAN | 709,341,663,760.00 | 790,997,258,079.00 | 111.51 | |
| TOTAL : C LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | 19,383,075,238.00 | 32,238,827,451.00 | 166.32 | |
| JUMLAH DARI A + B + C : | 1,508,420,000,000.00 | 1,875,512,776,977.70 | 124.34 |
3. Permasalahan dan Solusi
Permasalahan
Dalam rangka untuk menghimpun penerimaan pendapatan daerah ini masih terdapat bermacam permasalahan yang dihadapi daerah antara lain :
Potensi pendapatan asli daerah yang bersumber dari Pajak Kendaraan Angkutan Atas Air (KA3) dan Bea Balik Nama Kendaraan Angkutan Atas Air (BBNKA3) belum tergarap secara optimal, hal ini disebabkan karena adanya keterbatasan kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk pengenaan pajak tersebut Pajak Kendaraan Angkutan Atas Air (KA3) dan Bea Balik Nama Kendaraan Angkutan Atas Air (BBNKA3) dikenakan hanya pada kapal/motor/angkutan air dengan kapasitas mesin dibawah 7 GT, yang kebanyakan dimiliki oleh masyarakat kecil.
Dengan adanya permasalahan sebagaimana dikemukakan di atas secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi upaya-upaya menghimpum sumber pendanaan dalam rangka menunjang kegiatan pelaksanaan pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan.
Solusi
Dalam upaya meminimalisasi permasalahan yang dihadapi perlu dilakukan langkah-langkah diantaranya sebagai berikut :
1. Mengusulkan kepada Pemerintah Pusat agar Pemerintah Daerah diberi hak dan kewenangan dalam memungut Pajak Kendaraan Atas Air (KA3) dan Bea Balik Nama Kendaraan Atas Air.
2. Mengusulkan kepada Pemerintah Pusat agar menaikan standart kapasitas mesin kapal/motor/angkutan air lebih dari 7 GT
Pidato Pengantar Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Akhir Tahun Anggaran 2008 pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kalimantan ... 
