Situs Resmi Pemerintah Provinsi Kalsel

KESEHATAN merupakan salah satu aspek yang sangat menentukan dalam membangun unsur manusia agar memiliki kualitas seperti yang diharapkan, mampu bersaing di era yang penuh tantangan saat ini maupun masa yang akan datang.

Pembangunan Kesehatan ini menjadi perhatian serius dalam masa kepemimpinan Gubernur Rudy Ariffin, dan bahkan sektor ini merupakan salah satu agenda prioritas pembangunan selain pembangunan bidang lainnya di Kalimantan Selatan. Mencermati aspek kesehatan dalam arti luas, maknanya tidak hanya sehat secara fisik namun juga psikis, termasuk di dalamnya kesehatan mental yang direfleksikan dalam inidikator kemampuan atau kecerdasan intelektual, emosional dan spritual. Dalam konteks ini jelas, derajat kesehatan dapat memberikan pengaruh ke berbagai aspek kehidupan masyarakat. Dan harus diakui, selama ini masih banyak permasalahan kesehatan, seperti masih rendahnya derajat kesehatan dari warga miskin, akibat rendahnya akses terhadap pelayanan kesehatan, minimnya dana yang dialokasikan untuk menunjang program kesehatan, beberapa penyakit menular, yang dapat menjadi ancaman utama bagi masyarakat. Namun di masa kepemimpinan gubernur H. Rudy Ariffin, atau selama rentang waktu 2 (dua) tahun terakhir, periode 2006 dan semester I 2007, secara bertahap permasalahan-permasalahan kesehatan tersebut sudah dapat diatasi, bahkan pembangunan dalam bidang kesehatan ini telah mengalami berbagai kemajuan yang sangat berarti.

Meningkatkan Pelayanan

Program Unggulan Rumah Sakit

Menghadapi kondisi yang sangat kompetitif, Gubernur Kalimantan Selatan, H. Rudy Ariffin, menghendaki agar setiap masing-masing rumah sakit memiliki program unggulan. Program unggulan ini dimaksudkan agar setiap rumah sakit memprioritaskan salah satu dari pelayanan kesehatan dengan prima baik dari aspek tenaga maupun sarana, sehingga terjadi sebuah spesialisasi dalam pelayanan, dan antar rumah sakit dapat bekerja sama dalam bentuk rujukan dalam penanganan masalah kesehatan, di samping membentuk jalinan distribusi pasien, agar tidak menumpuk dan mengakibatkan menurunnya kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang memerlukannya.

RUMAH SAKIT DAN KEUNGGULAN PELAYANAN

REGIONALISASI PELAYANAN KESEHATAN

Sarana Kesehatan Lainnya

Sarana lainnya yang terus berkembang yakni; Pusat kesehatan masyarakat atau puskesmas berjumah sebanyak 202 buah, puskesmas pembantu (pustu) sebanyak 629 buah, puskesmas keliling (pusling) sebanyak 211 buah dan pos bersalin desa (polindes) 992 buah yang semuanya tersebar di seluruh pelosok wilayah Kalimantan Selatan dan semua sarana tersebut memenuhi syarat secara medis teknis.

Penyakit yang Berhasil Ditanggulangi

Salah satu wujud keberhasilan dalam pembangunan bidang kesehatan outputnya adalah bagaimana menanggulangi beberapa macam penyakit yang sering menyerang masyarakat, terjadi penurunan terhadap tingkat kesakitan dan kematian akibat serangan penyakit, yang juga berarti derajat kesehatan dari masyarakat menjadi lebih baik. Penyakit yang berhasil dapat ditanggulangi tersebut adalah diare, kusta serta TBC. Penurunan ketiga macam penyakit ini dapat dilihat dari pencapaian indikator kinerja dari target yang ditetapkan.

INDIKATOR KEBERHASILAN PENANGGULANGAN

Sementara penyakit lainnya berdasarkan surveilans terhadap beberapa penyakit yang diamati masih menimbulkan masalah kesehatan masyarakat, seperti malaria dan deman berdarah, yang sementara ini angka kesakitannya masih cukup tinggi dan beberapa kali menimbulkan kejadian KLB. Terhadap kasus seperti ini memerlukan penanganan dari beberapa sektor dan sekaligus menuntut peran masyarakat terhadap kondisi lingkungannya. Tentu saja semua itu menjadi bagian yang tidak dapat terpisahkan dalam penanggulangannya.

UPAYA MENDORONG KEMAJUAN KESEHATAN DI KALIMANTAN SELATAN.

Kesehatan adalah karunia yang berharga, dan menjadi salah satu hak dasar manusia. Untuk itulah, H. Rudy Ariffin sejak mendapat amanah dalam jabatan  Gubernur Kalimantan Selatan berkomitmen untuk melakukan berbagai ikhtiar dalam rangka memelihara derajat kesehatan masyarakat dan meningkatkannya berarti akan memberi sumbangan nyata bagi peningkatan kua-litas hidup dan daya saing masyarakat secara keseluruhan. Karena bagai-manapun juga dalam perspektif makro, kesehatan merupakan modal dasar yang sangat strategis untuk menjalankan gerak pembangunan sekaligus menjadi indikator keberhasilan dalam mewujudkan indeks pembangunan manusia (IPM) disamping faktor pendidikan dan daya beli.

Dalam konteks inilah, kebijakan penanganan bidang kesehatan selama lima tahun terakhir ini terus dilakukan perbaikan, antara lain melalui peningkatan anggaran bidang kesehatan melalui APBD Provinsi Kalimantan Selatan. Pada tahun 2005 sebesar Rp. 62.085.600.000,- ( 7,03 % ),  tahun 2006 sebesar Rp. 71.249.225.000,-  ( 5,79 % ),  tahun 2007 sebesar Rp. 160.069.886.350,- ( 11,1 % ), tahun 2008 sebesar 183.010.014.400,- dan pada tahun 2009 sebesar Rp. 143.900.000.000,-. ( 13,27 % ). Porsi besaran anggaran  bidang kesehatan tersebut menunjukkan perhatian serius pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan selama kepemimpinan H. Rudy Arifin  terhadap perbaikan pelayanan kesehatan masyarakat.

Peningkatan anggaran bidang kesehatan itu memberikan kemajuan yang positif dalam pelaksanaan program-program kesehatan. Bahkan upaya konsisten dalam pembangunan kesehatan ini, maka Gubernur Kalimantan Selatan mendapat penghargaan berupa Piagam dan Satya Lencana Ksatria Bhakti Husada oleh Menteri Kesehatan Dr. Dr. Siti Fadilah Supari,Sp.Jp(K) pada Peringatan Hari Kesehatan Nasional ke- 44 tahun 2008. Apresiasi terhadap penghargaan ini, karena Gubernur Kalimantan Selatan, H. Rudy Arifin dinilai oleh Pemerintah Pusat memiliki komitmen kuat untuk memajukan bidang kesehatan, antara lain alokasi anggaran bidang kesehatan ini mencapai 17,5 % dari APBD belanja langsung dan jumlahnya terus meningkat setiap tahun.

Kemudian saat ini upaya-upaya untuk meminimalkan angka kematian ibu melahirkan dan bayi di kalimantan Selatan makin menjadi prioritas. Langkah yang ditempuh dalam rangka upaya menekan Angka Kematian Bayi, Angka Kematian Ibu, dan meningkatnya usia harapan hidup Pemerintah Provinsi menempuh kebijakan untuk mengangkat Bidan Pegawai Tidak Tetap (PTT) Daerah yang mendapat dukungan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara. Untuk itulah, Rudy Arifin telah mengeluarkan Keputusan Gubernur No. 814/03-SLI/BKD tanggal 6 Oktober 2008  dalam rangka melakukan pengangkatan PTT untuk tenaga Bidan pada tahun 2008 sebanyak 214 orang yang ditempatkan didaerah terpencil dengan insentif Rp. 1.550.000, hingga Rp. 2.470.000,- dan belum termasuk insentif lainnya dari Pemerintah Kabupaten. Kemudian pada tahun 2009, pengangkatan Bidan PTT sebanyak 375 dan realisasinya baru mencapai 109 orang. Untuk alokasi anggaran pengangkatan bidan dua tahun terakhir ini, maka pada anggaran tahun 2009 mencapai Rp. 9.997.697.500,- yang penggunaannya meliputi pengangkatan, gajih, insentif sewa rumah, pembekalan penempatan dan penyediaan peralatan kesehatan.

Upaya besar-besaran melakukan pengangkatan Bidan Desa ini tentu saja berorientasi semata-mata untuk memperbaiki kondisi kesehatan masyarakat, khususnya dalam penanganan dan menurunkan Angka Kematian Bayi, Angka Kematian Ibu di pedesaan. Keberadaan Bidan Desa yang bertugas di daerah sebagai pengabdian tugas untuk penanganan secara cepat terhadap masyarakat terutama dalam membantu proses kelahiran, dan pemeliharaan kesehatan ibu dan anak.

PENGEMBANGAN JAMINAN KESEHATAN PROVINSI.

Provinsi Kalimantan Selatan dan semua kabupaten / kota telah menjamin seluruh masyarakatnya dalam pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas dan pelayanan di Rumah Sakit Kabupaten / Kota kelas III melalui Jaminan Kesehatan Daerah ( Jamkesda ). Kemudian untuk program Jaminan Kesehatan Provinsi ( Jamkesprov ) merupakan pengembangan dari Jamkesmas dengan lingkup daerah dengan sasaran masyarakat miskin. Jaminan Kesehatan Provinsi ( Jamkesprov ) ini dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan bagi warga masyarakat dengan mengatur mekanisme rujukan. Hal ini dikarenakan program JKP ini memungkinkan pemberian pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat dimanapun.

Program Jamkesprov mempergunakan konsep cost sharing dengan proporsi Pemerintah Provinsi sebesar 40 % dan Kabupaten / Kota sebesar 60 %. Sharing dana antara provinsi maupun kabupaten / kota akan memberikan kontribusi dana kepada provinsi untuk pelayanan kesehatan, sehingga program ini berjalan dengan baik dan dianggarkan oleh Kabupaten /Kota.

Diakui program Jamkesprov dapat memudahkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, sehingga bisa meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan, serta pemberantasan penyakit menular. Sedangkan sasarannya adalah untuk menekan angka kematian bayi, angka kematian ibu, peningkatan usia harapan hidup maupun menurunkan prevalensi gizi kurang di daerah ini. Sejak 1 September 2009 pengembangan sistem Jaminan Kesehatan Provinsi (JPK) melalui APBD ini telah teranggar sebesar 3 milyar dengan sasaran 300.000 peserta dan selanjutnya Provinsi Kalimantan Selatan akan menuju universal coverage pada tahun 2011.

Kemudian langkah besar lainnya dalam pelayanan kesehatan ini, Kalimantan Selatan telah memiliki Peraturan Daerah (Perda) Sistem Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan (SKP Kalsel) Nomor 4 Tahun 2009. Sisitem Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan ini menjadi acuan, pedoman bagi pembangunan kesehatan di daerah ini agar pembangunan kesehatan dapat diselenggarakan oleh semua komponen, baik pemerintah maupun masyarakat, termasuk swasta dalam rangka membangun sinergisitas, sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna dalam mencapai optimalisasi derajat kesehatan masyarakat. Sistem Kesehatan Provinsi kalimantan Selatan ini terdiri dari 6 (enam) sub sistem, yaitu :

1. Sub sistem Upaya Kesehatan ;
2. Sub sistem Pemberdayaan Masyarakat ;
3. Sub sistem Pembiayaan Kesehatan ;
4. Sub sistem Sumber Daya Manusia Kesehatan;
5. Sub sistem Obat dan Perbekalan Kesehatan ; dan
6. Sub sistem Manajemen Kesehatan.

Yang sangat strategis, pada pasal 32 ayat 2 Peraturan Daerah ini adalah tentang Sistem Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan mengalokasikan anggaran urusan kesehatan ini minimal 15 % dari APBD yang dicapai secara bertahap. Selanjutnya pembelanjaan sesuai dengan peruntukannya diantaranya melalui Jaminan pemeliharaan Kesehatan dengan tujuan memberikan kepastian terhadap pemeliharaan kesehatan masyarakat secara keseluruhan.

Keberhasilan dalam memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat selama ini memang sangat ditunjang oleh keterpaduan program, kebijakan Pemerintah Provinsi dengan Kabupaten Kota yang sekaligus juga memberi ruang terhadap keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam pembangunan kesehatan. Senergisitas seperti tentu saja akan memberikan optimesme dalam rangka mewujudkan sebuah harapan untuk mencapai Kalimantan Selatan Sehat 2010.