Situs Resmi Pemerintah Provinsi Kalsel

PEMBENAHAN infrastruktur di Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana dirasakan masyarakat saat ini, tidak lepas dari kinerja keuangan Pemprov dalam mengelola keuangan daerah.

Lima tahun terakhir kepemimpinan H Rudy Ariffin dan HM Rosehan NB sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kalsel, pengelolaan keuangan daerah mencapai prestasi membanggakan.

Terbukti adanya peningkatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemprov Kalsel. Sejak keduanya dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur 5 Agustus 2005 lalu, saat itu APBD Kalsel hanya sebesar Rp 883,7 miliar.

Jumlah anggaran tersebut setelah melalui tahap perubahan dari jumlah sebelumnya sebesar Rp 764 miliar.

Begitu juga dengan APBD tahun 2006. Lagi-lagi, duet kepemimpinan yang mengusung jargon 2R itu juga kembali berhasil menaikkan APBD cukup fantastik. Yakni sebesar Rp 1,2 triliun.

"Kenaikan APBD itu cukup menggembirakan dan tergolong fantastik. Itu sebagai bukti kerja keras jajaran dan dukungan Gubernur sebagai Kepala Daerah untuk terus memacu meningkatkan pendapatan," terang Kepala Biro Keuangan Kalsel, Gustafa Yandi.

Termasuk tahun-tahun selanjutnya, juga mengalami peningkatan cukup signifikan. Seperti APBD 2007 sebesar Rp 1,4 triliun, APBD 2008 sebesar Rp 1,7 triliun, 2009 sebesar Rp 2,2 triliun dan tahun 2010 ini sebesar Rp 2,1 triliun.

Khusus untuk APBD 2010 itu dipastikan bakal mengalami kenaikan lagi setelah adanya perubahan yang dilakukan pertengahan tahun mendatang. Karena besar anggaran itu masih murni yang sudah disetujui Pemprov dan DPRD Kalsel.

"Itu masih murni. Artinya setelah adanya perubahan sangat terbuka terjadi kenaikan yang lebih besar lagi," tandasnya.

Keyakinan pencapaian tersebut, menurut pria yang akrab disapa Yandi itu sangat beralasan. Karena sejak kepemimpinan H Rudy Ariffin tersebut, target pencapaian pendapatan selalu terpenuhi. Bahkan melebihi dari yang ditetapkan.

"Sangat rasional sekali. Karena selama ini, selalu mencapai target," tegasnya.

Sektor yang menjadi andalan pendapatan tersebut, menurutnya masih dari sektor pajak. Yakni pajak kendaraan bermotor, pajak Bea Balik Nama Kendaran Bermotor (BBNKB) serta Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).

Anggaran Berbasis Masyarakat
PENCAPAIAN pendapatan selama lima tahun tersebut, berkat kerja keras Gubernur Kalsel H Rudy Ariffin dan Wagub HM Rosehan NB. Anggaran tersebut, dialokasikan untuk kegiatan atau program yang menyentuh masyarakat langsung.

Tak heran, penyusunan anggaran pun lebih mengutamakan kepentingan masyarakat. Artinya, prioritas pengalokasian anggaran itu yang langsung berkenaan dan menyentuh masyarakat langsung.

Seperti anggaran untuk pendidikan. Sejak tahun 2009, Pemprov Kalsel telah mengalokasikan anggaran untuk dunia pendidikan lebih dari 20 persen. Artinya, jumlah tersebut lebih besar dari yang diamanatkan Undang-Undang.

"Pendidikan itu kan langsung dirasakan masyarakat. Makanya Pemprov mengutamakan anggaran untuk bidang pendidikan, bahkan jumlahnya lebih besar dibanding dari yang diamanatkan Undang-Undang," terang Kabiro Keuangan Gustafa Yandi.

Selain bidang pendidikan, yang menjadi prioritas alokasi anggaran tersebut di bidang kesehatan dan pembangunan dan pengembangan infrastruktur.

Terima Reward Rp20 M BUKTI lain prestasi kinerja keuangan adalah, adanya penghargaan Departemen Keuangan berupa pemberian uang Rp 20 miliar.

Terkait alasan Pemprov Kalsel berhasil mendapatkan reward dari Menkeu, Gustafa Yandi membeberkan bahwa penilaian yang dilakukan Menkeu meliputi tiga faktor yakni kinerja keuangan, ekonomi, dan kesejahteraan rakyat. Penilaian dilakukan selama tiga tahun terakhir.

Dari kinerja keuangan tergambar bahwa selama tiga tahun anggaran terakhir penetapan APBD Kalsel selalu tepat waktu bahkan sebelum anggaran berjalan. Kemudian kenaikan PAD cukup signifikan dan dari hasil audit BPK dinilai Kalsel wajar dengan pengecualian.

"PAD kita meningkat didominasi pajak kendaraan bermotor. Ini menandakan bahwa daya beli masyarakat meningkat yang menjadi tanda bahwa perekonomian tumbuh. Dari angka statistik pertumbuhan ekonomi Kalsel memang selalu di atas rata-rata nasional," ujarnya.

Sedangkan kinerja di bidang kesejahteraan dibuktikan Pemprov Kalsel dengan keberhasilan menurunkan angka kemiskinan di Kalsel menjadi hanya 5,12 persen dari total jumlah penduduk atau terkecil nomor dua dari 33 provinsi di Indonesia.

DATA DAN FAKTA APBD PEMPROV KALSEL
TAHUN        Realisasi (Miliar)                   Ket
2005                    764                         belum perubahan
2006                  1200                                     -
2007                  1400                                     -
2008                  1700                                     -
2009                  2200                                     -
2010                  2100                         belum perubahan

Apresiasi Depkeu :
- Reward Rp 20 miliar
- Indikator penilaian :
- Kinerja keuangan, selama tiga tahun anggaran terakhir penetapan APBD Kalsel selalu tepat waktu, kenaikan PAD signifikan dan dari hasil audit BPK dinilai Kalsel wajar dengan pengecualian.
- Pertumbuhan ekonomi, dari angka statistik pertumbuhan ekonomi Kalsel memang selalu di atas rata-rata nasional.
- Kinerja di bidang kesejahteraan, Pemprov Kalsel berhasil menurunkan angka kemiskinan di Kalsel menjadi hanya 5,12 persen dari total jumlah penduduk atau terkecil nomor dua dari 33 provinsi di Indonesia.