Situs Resmi Pemerintah Provinsi Kalsel

PENDAHULUAN

1. Badan pemberdayaan masyarakat dan perempuan provinsi Kal-Sel membantu Gubernur melaksanakan pembinaan dan koordinasi dibidang pemberdayaan masyarakat dan perempuan.

2. Konsep pemberdayaan masyarakat (empowerment) mengandung pengertian sebagai berikut:

1. To give ebility or enable to, yaitu meningkatkan kemampuan masyarakat melalui berbagai kebijakan dan program-program pembangunan.
2. To give power or autority to, yaitu memberikan kekuasaan, mendelegasikan otoritas kepada masyarakat agar memiliki kemandirian dalam mengambil keputusan dalam membangun diri dan lingkungan secara mandiri.
   Dengan demikian upaya pemberdayaan masyarakat berarti memampukan dan memandirikan masyarakat.

3. Yang menjadi fokus pemberdayaan masyarakat adalah:

1. Pemberdayaan masyarakat dalam bidang Ekonomi.
2. Pemberdayaan masyarakat dalam bidang Sosbud.
3. Pemberdayaan masyarakat dalam bidang Politik.
4. Pemberdayaan masyarakat dalam bidang Lingkungan.

DASAR HUKUM

• PP No. 72 Tahun 2006 Tentang Desa dan PP No. 73 Tahun 2006 Tentang Kelurahan.
• PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
• PERDA Provinsi Kal-Sel No. 8 Tahun 2000.
• Keputusan Gubernur Kal-Sel No. 96 Tahun 2001 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja.
• Keputusan Gubernur Kal-Sel No. 19 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Kal-Sel.

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

1. Tugas Pokok:

Membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan pembinaan dan koordinasi di bidang pemberdayaan masyarakat dan perempuan.

2. Fungsi:

1. Penyusunan perencanaan dan koordinasi pelaksanaan.
2. Pembinaan ketahanan masyarakat.
3. Pembinaan usaha ekonomi masyarakat.
4. Pembinaan dan koordinasi pemberdayaan perempuan.
5. Pengelolaan urusan kesekretariatan.

VISI

MISI

1. Menciptakan suasana/iklim guna meningkatkan potensi/daya masyarakat sehingga mampu mengembangkan kemauan dan kemampuan masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan melalui koordinasi dan keterpaduan pelaksanaan program-program pemberdayaan masyarakat.
2. Peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui pengembangan ekonomi kerakyatan, penataan kelembagaan sehingga mampu membangun diri dan lingkungan secara berkelanjutan.
3. Mewujudkan ksetaraan jender dalam kehidupan keluarga, masyarakat dan Negara.

TUJUAN

1. Meningkatkan peran aktif masyarakat dan lembaga kemasyarakatan.
2. Meningkatkan Pendapatan dan ketahanan ekonomi masyarakat.
3. Meningkatkan peran serta perempuan dan sumber daya perempuan yang berkesetaraan gender.

SASARAN

"Masyarakat di pedesaan dan perkotaan menyangkut hidup dan kehidupan masyarakat secara luas", yaitu:

1. Kelembagaan,
2. Perekonomian,
3. Kemampuan dan kualitas masyarakat,
4. Etos kerja,
5. Penyediaan infrastruktur,
6. Pemanfaatan dan kelestarian lingkungan.

PROGRAM

1. Penguatan Kelembagaan
2. Pengentasan Kemiskinan
3. Peningkatan Keswadayaan Masyarakat
4. Pengembangan Sarana dan Prasarana Pedukung dalam Kegiatan Sosial Ekonomi
5. Pemberdayaan Perempuan

ARAH KEBIJAKAN

1. Melakukan penguatan lembaga pemerintahan Desa/Kelurahan dan organisasi/lembaga masyarakat lainnya guna mendukung peningkatan posisi tawar dan akses masyarakat untuk memperoleh dan memanfaatkan input sumber daya yang dapat meningkatkan kegiatan ekonomi lokal.
2. Mengembangkan kapasitas masyarakat melalui bantuan peningkatan keterampilan dan pengetahuan, penyediaan prasarana dan sarana seperti modal, informasi pasar dan teknologi, sehingga dapat memperluas kesempatan kerja dan memberikan pendapatan yang layak, khususnya keluarga dan kelompok masyarakat miskin.
3. Mengembangkan system perlindungan sosial, terutama bagi masyarakat yang terkena dampak krisis ekonomi dan kenaikan BBM terutama bagi keluarga miskin rentan.
4. Menciptakan berbagai peraturan yang mendukung masyarakat untuk membangun lembaga dan organisasi guna penyaluran pendawpat, melakukan interaksi sosial, untuk membangun kesepakatan diantara kelompok masyarakat dan dengan organisasi sosial dan politik yang ada untuk memperkuat nilai-nilai budaya lokal.
5. Meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap teknologi tepat guna sesuai kebutuhan masyarakat.
6. Mendorong berbagai dinas/instansi terkait untuk dapat menangani wilayah tertinggal melalui berbagai program/kegiatan yang dibutuhkan masyarakat.
7. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengarusutamaan jender lintas kabupaten/kota serta mengembangkan mekanisme PUG pada lembaga pemerintah, PSW dan LSM.
8. Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan perlindungan perempuan dan perlindungan serta peningkatan kualitas anak.
9. Pemasyarakatan peraturan perundang-undangan tentang program kesejahteraan dan perlindungan anak, pemberdayaan remaja dan pemuda.
10. Melakukan diskusi-diskusi dan seminar, rapat koordinasi serta penyebaran infomasi melalui media cetak dan elektronik.

Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka Koordinasi dan Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Pemberdayaan Perempuan sebagai berikut:

1. Program Gerbangmas-Taskin (Pengentasan Kemiskinan pada 52 Desa dan Kelurahan).
2. Pembinaan Stimulan Pembangunan Desa pada 260 Desa tertinggal 65 Kecamatan di 13 Kabupaten Kota.
3. Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat pada 13 Kabupaten/Kota se-Kalsel.
4. Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak.
5. Sosialisasi Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada 13 Kabupaten/Kota.
6. Monev dan Pelaporan (Pemberdayaan Perempuan dan Anak).
7. Pembinaan dan Pelestarian Program Pemberdayaan Masyarakat.
8. Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa.
9. Peningkatan Koordinasi Pemberdayaan Program.
10. Monev dan Pelaporan (Pemberdayaan Masyarakat dan Desa).
11. Penunjang Operasional TP. PKK Provinsi.
12. Pengadaan Peralatan Kantor.
13. Pelayanan Administrasi Perkantoran.

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2008

TARGET PENCAPAIAN KINERJA YANG TERUKUR
DARI SETIAP URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH (2008)

HARAPAN KEBIJAKAN KE DEPAN

1. Terbinanya Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan secara terpadu dalam upaya menurunkan angka kemiskinan daerah Kalimantan Selatan sebesar 1 %, sedangkan pada tahun 2007 penurunan sebesar 0,22 % melalui Program Gerbangmas-Taskin, PNPM-PPK Mandiri PKPS-BBM, dan Program lainnya Lintas Sektor
2. Memantapkan Kelembagaan Pemerintahan Desa dan Kelembagaan Organisasi Perdesaan
3. Semakin berkembangnya peran serta dan meningkatnya Swadaya masyarakat dalam pembangunan
4. Meningkatkan keberdayaan masyarakat yang berwawasan gender
5. Meningkatkan jumlah masyarakat yang bekerja pada sektor Formal dan Informal.